LAMSEL, INFODESAKU – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) Edo Saputra Wijaya, S.H.,M.H menyoroti anggaran yang diserap oleh Dinas Pariwisata di Bumi Khagom Mufakat ini yang dananya fantastis mencapai 1,4 Miliar di tahun 2024.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Lamsel, dari fraksi partai Gerindra Edo Saputra Wijaya, S.H.,M.H mengungkapkan bahwa dari serapan anggaran 1,4 miliar di Dinas Pariwisata Lampung Selatan itu membuihkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 140 juta.
“Kami tadi sudah membahas bahwasanya terkait Dinas Pariwisata Kabupaten Lampung Selatan anggaran yang diserap oleh Dinas Pariwisata itu lumayan besar, tapi pendapatan kita minusnya jauh lumayan. Artinya pendapatan kita hanya 140 juta PAD nya, menurutku kinerja Dinas Pariwisata saat ini belum signifikan, karena apa? prosesnya harusnya dari satu miliar lebih sehingga hanya terserap 140 juta,” terangnya kepada awak media di ruang kerjanya seusai acara berlangsung, pada Rabu (9/4/2025).
Lanjutnya, “tadi ada usulan-usulan dari rekan-rekan Pansus LKPJ tahun anggaran 2024 itu terkait ada aspirasi atau keinginan dari Dinas Pariwisata, terkait sewa kelola ataupun Pihak ketiga sehingga tidak terbebani hanya itu-itu aja, dua PAD lokasi PAD yang kita dapatkan. Nah ini kalau ada terobosan baru dengan Bupati baru saat ini artinya kan bisa memajukan Lampung Selatan di kemudian harinya,” tegasnya.
Edo Saputra Wijaya, S.H, M.H, yang juga menjabat Ketua Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Daerah 08 Provinsi Lampung periode 2024-2029, ini juga menyampaikan dan memberikan masukan agar Pariwisata Lampung Selatan maju diantaranya adalah mencari Inventor atau Pihak Ketiga sebagai pengolala wisatanya.
“Salah satunya kita minta untuk mencari pihak ketiga, jadi yang sudah didapatkan saat ini terkait dua objek wisata milik Pemda Lampung Selatan, itu sebaiknya kalau memang hanya stuck di situ-situ saja dalam satu tahun artinya anggaran yang diserahkan saat ini tidak sesuai dengan keinginan, lebih baik kita cari pihak ketiga,” ucap anggota DPRD muda di Bumi Khagom Mufakat ini.
Dua Pariwisata tersebut adalah Wisata Way Belerang dan Wisata di Pulau Sebesi, yang hingga saat ini stagnan bahkan dianggap tidak ada perkembangan.
“Kemudian banyak objek wisata lainnya contoh pantai-pantai, segala macam itu kan hanya diperbaiki jalan saja, tapi PAD-nya kita enggak dapat, nah gimana objek wisata pantai itu kalau bisa kita salah satu pemegang PAD-nya,” tegasnya.
Dirinya berharap dengan adanya LKPJ ini, Dinas Pariwisata akan memberikan terobosan-terobosan agar Pariwisata di Lampung Selatan maju.
“Nah tadi kan Dinas Pariwisata tadi berbicara bahwa tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 artinya ini perbedaan saat ini. Dunia ini sudah berkembang, objek wisata zaman dulu itu mungkin ya begitu kurang minat orang, tapi masyarakat saat ini kita lihat setiap weekend plat BG berkendaraan dari Sumatera Selatan Palembang sana, itu datang ke tempat kita, artinya kan kalau kita menaikkan satu objek wisata yang akurat yang diminati oleh orang banyak, itu bisa menjadikan PAD kita meningkat dan juga membuat Lampung Selatan ini terlihat bagus lo di Dunia Pariwisata,” ucapnya lagi.
Dirinya juga menilai bahwa anggaran yang terserap 90% (Sembilan puluh persen) itu banyak yang mubazir bahkan tidak meningkatkan PAD dari Dinas Pariwisata.
“Karena artinya gini loh, ditahun 2024 itu kebelakang ini permasalahannya ini-ini aja dan enggak ada perkembangan dan action-nya pariwisata ini kurang. Sedangkan anggaran yang sudah dipelontarkan di Dinas Pariwisata sudah terserap 90% lebih, Nah sekarang ketika Dinas Pariwisata penyerapan anggarannya sudah 90% lebih, tapi tidak ada kemajuan, ya buat apa gitu loh, anggota-anggota pegawai-pegawai di Dinas Pariwisata itu apa kerjanya gitu.” Tandasnya.
