BREBES, INFODESAKU – Sejumlah Komunitas Peduli Sampah (KPS) yang ada di Kabupaten Brebes, turut mengkritisi sistem pengelolaan sampah yang dinilai masih dibawah kata maksimal. Aspirasi tersebut disampaikan langsung terhadap Penjabat (PJ) Bupati Brebes diruang kerjanya, beberapa waktu lalu.
Ketua Komunitas Peduli Sampah (KPS) Kabupaten Brebes, Masjaka Mahfudin mengatakan, pihaknya telah melakukan percepatan penanganan permasalahan sampah sejak Mei 2022 lalu. Bahkan, pihaknya juga sudah beraudiensi dengan Bupati, Sekda hingga DPRD, dimana saat itu juga sudah mendapat rekomendasi dari Komisi 3 DPRD yang intinya mendukung program KPS.
“Sayangnya hingga saat ini belum tuntas. Sehingga, kami meminta Pj Bupati Brebes yang baru beberapa hari menjabat ini, dapat merealisasikannya,” ucapnya kepada wartawan, Sabtu (24/12/2023).
Diketahui dalam pertemuan diskusi belum lama ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pengolahan Sampah (DLHPS) Kabupaten Brebes, Laode Vindar Aris Nugroho dalam pemaparanya mengaku sejauh ini pengelolaan sampah di Brebes terkendala berbagai persoalan, khususnya anggaran.
“Menurut pihak DHLPS, anggaran yang diterimanya masih minim, sehingga untuk memenuhi dan mendukung pengelolaan sampah di Brebes tidak maksimal,” katanya.
Dia memaparkan, berbagai armada mulai dari alat berat dan alat pengangkutnya, sebagian juga mengalami kerusakan. Selain itu, disisi lain juga mengalami kekurangan tenaga kerja.
“Jadi kata pihak DLHPS, selain anggaran yang minim juga adanya beberapa faktor lainnya seperti kerusakan armada dan minim SDM,” tutupnya.
Menanggapi pemaparan dinas terkait, Aris Hada yang juga penggiat lingkungan mengaku heran. Pasalnya, di Brebes ini mobil tak terhitung, padahal sebelumnya kemarin adanya pemangkasan, dan katanya kebijakan refokusing, namun sejumlah pejabat dan anggota dewan diketahui malah membelanjakan untuk mobil dinas.
“Kenapa justeru yang sifatnya persoalan krusial, malah kurang mendapat perhatian, dan lebih bijak untuk pembelian alat angkut sampah dan pengelolaan sampah lainya, ini rakyat menggugat pak,” kata Aris Hada.
Masih menurut Aris Hada, timbunan sampah terjadi setiap tahun. Kejadian ini akibatkan banjir, pencemaran air, polusi udara hingga gangguan keindahan kota.
Sampah yang terus menggunung memperlihatkan buruknya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Brebes.
“Perencanaan, implementasi hingga pengawasan yang buruk mengakibatkan persoalan sampah terus terjadi tiap tahun,” ujarnya.
Hal ini, lanjutnya dia, tentu mengakibatkan penduduk kehilangan hak dasarnya, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dusisi lain, Ia juga melihat DPRD Brebes tidak serius menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran pengelolaan sampah.
“Kejadian berulang tidak direspon dengan sikap tegas, dan solutif sehingga persoalan pengelolaan sampah masih terjadi,” keluhnya.
Sementara itu, Pj Bupati Brebes Urip Sihabudin menjelaskan terkait keluhan pada persoalan pengelolaan sampah tersebut. Diegaskanya, bahwa ia berjanji akan turun langsung menanganinya.
“Permasalaham sampah harus secara masif, dicarikan solusi agar tidak berlarut-larut, karena, akan berimpilikasi pada persoalan lainnya. Untuk itu, harus ditangani bersama-sama hingga tuntas,” jelas Urip.
Pihaknya berjanji, akan segera turun kelapangan dan melakukan kordinasi bersama dinas terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS), untuk segera mengambil langkah yang terbaik sesuai apa yang diharapkan masyarakat.
“Kami akan segera tangani dengan maksimal untuk persoalan ini,” janjinya.(Ab)
