SUKABUMI, INFODESAKU – Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Sukabumi fasilitasi Bimbingan Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas 140 Kepala Desa beserta perangkat desa dengan menghadirkan narasumber dari berbagai elemen mulai dari aparat penegak hukum (APH) baik Kejaksaan, Tipikor, Pihak Kepolisian, Inspektorat, Ahli teknik perencanaan gambar dan RAB Dinas Perkimsih serta DPMD kabupaten Sukabumi.
Kegiatan tersebut berlangsung selama 4 hari Mulai tanggal 18 Juni hingga 22 Juni mendatang, tepatnya digelar di Hotel Agusta Jalan Raya Cikukulu, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.
“Bimtek ini bertujuan untuk mewujudkan Pemerintah Desa yang partisipatif akuntabel serta transparan, guna menjadikan pemerintahan yang maju, adil, sejahtera profesional serta demokratis,” ungkap Ketua BKAD Kabupaten Sukabumi, Tutang Sutiawan kepada awak media. Selasa (18/06).
Menurutnya, sebagian Desa banyak yang tidak dapat mengikuti kegiatan bimtek tersebut, sebab kata Tutang, sejak awal perencanaan mereka tidak menganggarkan dana untuk Bimtek dan sebagian lagi terkendala masa jabatan kadesnya yang habis di tahun 2019 ini.
“Kendati demikian saya berharap Kepala Desa beserta jajarannya kedepan bisa mengantisipasi untuk tidak melakukan penyelewengan anggaran, baik Dana Desa maupun anggaran lainnya. Oleh sebab itu saya warning, kedepan tidak ada lagi kepala desa yang berurusan dengan APH,” tegasnya.
Sementara ketika disinggung terkait isu pemanggilan 6 Kepala Desa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Tutang memastikan bimtek tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah tersebut.
“Pemanggilan itu merupakan kewenangan APH, tetapi ini kan baru tuduhan. Nanti terbukti salah atau tidaknya akan diputuskan oleh pihak pengadilan. Kemudian bukan saya sok idealis, atau sok bersih, tetapi ini kan tahun politik jelang Pilkades serentak 240 Desa, mungkin saja ada incumbent yang akan mencalonkan kembali hingga muncul tuduhan atau dugaan-dugaan,” tandasnya.
Laporan : BA
