SIDOARJO, INFODESAKU – Anggota DPR RI dari Komisi X Bidang Ekonomi Kreatif datang ke Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya mencari masukan dalam penyusunan RUU Ekonomi Kreatif yang dibuat. Pagi tadi, rombongan diterima Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin SH di pendopo Delta Wibawa. Kunjungan Komisi X DPR RI dipimpin oleh Drs. Ayub Khan, M. Si. Kedatangannya bersama Deputi Infrastruktur Badan Ekonomi Kreatif Indonesia/BE KRAF Hari Santosa Sungkari. Selasa, (28/5/2019).
Wakil Bupati Sidoarjo H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan potensi pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo cukup banyak. Pemkab Sidoarjo menaruh perhatian serius terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo.
Bahkan Pemkab Sidoarjo telah melakukan MoU dengan Badan Ekonomi Kreatif Indonesia/BE KRAF terkait penguatan pembinaan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.
Wabup menambahkan Pemkab Sidoarjo sendiri telah membuat draf Road Map pengembangan Ekraf Kabupaten Sidoarjo tahun 2019-2025. Dengan Road Map tersebut pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo akan terencana dengan baik.
“Ekonomi kreatif harus benar-benar kita tumbuhkan, karena itu merupakan alternatif terbaik meningkatkan perekonomian yang akan datang,” ucapnya.
H. Nur Ahmad Syaifuddin mengatakan sektor kuliner menjadi sektor Ekraf unggulan dan potensial di Kabupaten Sidoarjo. Namun sektor lain juga menjadi andalan. Diantaranya fesyen dan kerajinan kriya.
“Saya meminta semua pihak memacu perkembangan ekomomi kreatif di Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat akan selalu berupaya melakukan hal itu,” imbuhnya.
Sementara itu anggota Komisi X DPR RI Ayub Khan mengatakan kedatangannya untuk mendapatkan masukan penyusunan RUU Ekonomi Kreatif yang dibuat dalam waktu dekat ini, RUU Ekonomi Kreatif akan selesai. Berbagai masukan dibutuhkan untuk melengkapi RUU tersebut.
“Data empiris sebagai rujukan sangat dibutuhkannya. Diantaranya informasi tentang kebijakan Pemkab Sidoarjo dalam pembinaan pelaku ekonomi kreatif. Selain itu informasi kondisi empiris infrastruktur sistem pendanaan.” pungkasnya.
Laporan : Edy Wienarno
