BOGOR, INFODESAKU – Dalam menyambut pesta rakyat pemilihan serentak pada 17/04/2019, pemilihan calon legislatif dan pemilihan presiden untuk itu di bawah arahan pj sekda kabupaten bogor Burhanudin mengadakan rapat koordinasi yang berlangsung di gedung serba guna satu sekda pemerintahan kabupaten bogor pada pukul 15 :00 WIB . Kamis (31/01)
Dalam agenga rapat koordinasi tersebut membahas beberapa kendala dalam rangka pileg dan pilpres 2019 di antaranya; kendaraan oprasional selama kegiatan,
ketiadaan dana,sekertariat, gedung untuk penyimpanan alat praga,solusi lain apabila ada gedung yayasan yang bisa di pakai dengan harga discount karena tidak semua kecamatan memiliki GOM (gedung olah raga min ) karena ini untuk kepentingan nasional, selain itu tempat penghitungan rekapitulasi.
Hal tersebut juga di sampaikan
Burhanudin di hadapan awak media ,”ya hari ini kita mengadakan rapat bersama, membahas kendala-kendala yang ada seperti ketidak adaan, sekertariat, gedung untuk penyimpanan alat praga ataupun surat suara, DPT, adminitrasi, percepatan kegiatan, dana yang tidak dari pusat, seperti penyewaan gudang, ya kita cari solusinya bersama camat-camat, ya saya percaya camat bisa cari solusinya, dan kita semua tau,kabupaten bogor luas penduduknya terbanyak, DPT, TPS terbanyak, kita akan bukti kita yang terbaik, kita sudah sukses pilkada kemarin dan kita juga harus sukses, lancar, aman serta kondusif pada pileg dan pilpres nanti kita buktikan kita yang terbaik” papar Burhan.
Di lain pihak ketua komisi pemilihan umum daerah ( KPUD ), Ummi Wahyuni menjelaskan, “sebenarnya dalam undang-undang no.7 tahun 2017 pasal 434 boleh saja di kaper dari apbd asal jangan tumpang tindih,dan kita sudah mentralisir apa saja yang tidak terkaper,serta kendala-kendalanya,apa saja yang tidak di anggarkan dari Apbn,terteralah di angka 7,5 milyar dan sebenar sedang dalam proses MPHD ketika itu selesai maka kita bisa melakukan kegiatan -kegiatan yang tidak anggarkan dari Apbn ,” pungkas Ummi.
Turut hadir dalam rakor tersebut, staff ahli bupati pemerintahan politik, hukum dan kesra, inspektur kab.bogor, kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah, kepala disdukcapil, kepala sat pol pp,kepala kesbangpol, kepala bagian adminitrasi pemerintah, serta ppk sekabupaten bogor.
Laporan : Acep Sanusi
