LEBAK, INFODESAKU – Belum rampungnya laporan kegiatan pembangunan Sarana dan Prasarana Desa (SAPRAS) yang pelaksanaannya melalui pola padat karya Anggaran Tahun 2017 oleh pemerintahan Desa diduga berdampak pada lambatnya pencairan Anggaran Dana Desa (ADD) di Kabupaten Lebak.
Seperti diungkapkan Kepala Dinas DPMD Kabupaten Lebak Rusito Sos, M.Si Saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/3/2018). Menurutnya, pihaknya sudah 2 kali melayangkan surat Angkeran II kepada para Camat se Kabupaten Lebak terkait hal Laporan hasil pembangunan Sarana Prasarana Desa dengan mekanisme Swakelola dan Padat Karya Tahun 2017.
“Sampai saat ini tidak kunjung selesai. Yang seharusnya sudah disampaikan Kepada Bupati Lebak per Januari kemarin. Bagaimana ADD akan lancar, wong laporannya juga belum ada, yang sudah dilaksanakan,” geramnya.
Lanjut Rusito, dalam surat Angkeran II yang disampaikan DPMD kepada Camat se Kabupaten Lebak pada tanggal 16 Maret 2018, tercatat baru 162 desa yang menyampaikan laporan.
“Berkaitan dengan hal tersebut Dinas PMD meminta kepada para Camat yang desanya belum menyampaikan laporan untuk secepatnya melakukan evaluasi dan membentuk Tim Khusus,” pintanya.
Adapun tugas tim khusus yang dibentuk Camat, masih kata Rusito, untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kualitas pekerjaan dengan menyimpulkan jumlah uang yang dibelanjakan dengan hasil pekerjaan sesuai RAB dan desain gambar bagi desa yang belum menyelesaikan pembangunan 100%.
Ketika ditanya terkait alasan keterlambatan laporan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD, Rusito menerangkan, alasannya sangat variatif. “Selain masih adanya kekurangan dokumen berupa gambar (foto) kegiatan, juga ada dugaan laporan yang telah diselesaikan pihak desa itu masih berada di kecamatan dan belum disampaikan kepada kami (DPMD/Red) untuk di laporkan kepada bupati,” tandasnya.
Laporan : Rai Kusbini
