LEBAK, INFODESAKU – Mendatangkan langsung narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Banten memberikan pembinaan kepada sejumlah Lembaga Adat di Kabupaten Lebak, Rabu (21/03/2018).
Dibuka langsung oleh Kepala DPMD Provinsi Banten Drs. H. Sigit Suwitarto M.M, serta di hadiri Kepala Dinas DPMD Kabupaten Lebak serta perwakilan Lembaga Adat se-Kabupaten Lebak terutama Perwakilan Adat Baduy di aula Kantor DPMD Kabupaten Lebak.
Dalam sambutannya, Kepala DPMD Provinsi Banten mengatakan, keberadaan lembaga adat di Lebak diharapkan dapat bersinerji dengan pemerintahan daerah. Keberadaan wilayah adat bisa di jadikan destinasi wisata tradisional, serta bisa mendorong kemajuan daerah tanpa harus merusak tatanan yang ada.
“Seyogyanya keberadaan lembaga adat mampu menjadi sebuah skala prioritas buat pemerintah dan ketua Adat diharapkan mampu memahami aturan perundang-undangan tentang desa, Premendagri, Perbub ataupun Perda,” jelasnya.
Terpisah, Kasi Perangkat Desa dan Layanan Administrasi Dirjen Bina Pemdes, Libertty Tambunan kepada Infodesaku menjelaskan, keberadaan pembaga adat ini adalah salah satu kekayaan adat Indonesia dan keberadaannya diakui UU. Tapi bukan desa adat tapi lembaga adat.
“Namun seandainya mau dijadikan desa adat bisa saja, akan tetapi itu butuh kajian dengan mengacu kepada Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 Tantang Desa, serta dibuatkan Perda tentang itu,” ungkapnya.
Lisbetty menambahkan, kami berharap (KEMENDAGRI/Red) agar keberadaan Lembaga Adat ini akan selalu dilestarikan sesuai undang-undang yang mengakui keberadaannya. “Sepanjang tidak bertentangan dengan Idiologi Bangsa dan Undang-Undang, karena ini adalah salah satu kekayaan bangsa indonesia terutama adat Baduy,” pungkasnya.
Laporan : Rai Kusbini
