Lebih Awal Punya Sistem Keuangan dan Administrasi Desa DPMD Serang terus BERINOVASI

SERANG, INFODESAKU – Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Letak Geografis Kabupaten Serang berada di ujung barat laut Pulau Jawa, berbatasan dengan Laut Jawa, dan Kota Serang di utara, Kabupaten Tangerang di timur, Kabupaten Lebak di selatan, serta Kota Cilegon di barat.

Kabupaten ini memiliki 28 Kecamatan dan 326 Desa dengan Potensi pariwisata Kabupaten Serang adalah pariwisata laut seperti Anyer yang menjadi daya tarik wisata Kabupaten Serang.

Potensi lainnya adalah potensi industri dan potensi pertanian.

Sejak digulirkannya undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjadikan desa-desa kini menjadi pusat perhatian dari berbagai kalangan. Kenapa, karena dengan uu itu desa memiliki segudang kewenangan untuk mengatur desanya sendiri.

Demikian halnya dengan gelontoran bantuan yang gencar disosialisasikan oleh pemerintah pusat melelaui Kemendes PDTT. Kini desa mejadi primadona bagi para pemikir baik akademisi maupun pengusaha untuk mengembangkan potensi-potensi yang terdapat di desa-desa.

Namun amanat uu nomor 6 itu tidaklah semudah dan semanis yang didengar, justru kini desa sedang dituntut untuk lebih profesional dalam mengelola anggaran-anggaran yang masuk kedesa, baik pemasukan dari APBD, Banprov, APBN dan lainnya.

Demikian halnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) selaku fasilitator dalam mengawal dan memfasilitasi para kepala desa, sehingga berbagai kegiatan dan berbagai penerimaan serta penggunaan setiap keuangan dan administrasi lainnya. DPMD lebih dituntut harus jeli sehingga program-program terus terpantau dan termonitoring dengan baik, pada akhirnya hasil evaluasi dapat dijadikan bahan laporan untuk pucuk pimpinan daerahnya.

Beruntung bagi pemerintah Kabupaten Serang, kejelian untuk memperbaiki tatakelola pemerintahan desa sudah tampak sebelum turunnya uu no 6 tahun 2014. Melalui Program DPMD setempat, usai di ketuknya uu tersebut, sejak 2015 seluruh desa di Kabupaten ini telah memiliki aplikasi administrasi pelaporan penerimaan dan penggunaan dana-dana yang masuk kedesa.

Seperti yang dingkapkan Rudy Suhartanto M.Si selaku Sekretaris DPMD Serang, menurutnya sejak tahun 2014 seluruh desa di Kabupaten Serang telah dikenalkan dengan produk sistem administrasi desa.

Paradigma dan alasan klasik menurut mantan Bappeda ini bahwa “Selama ini, kebanyakan menilai SDM perangkat desa itu jelek “kurang”. Namun kita coba tepis karena saya berfikir SDM Desa itu bisa dan mampu, cuma kurang sedikit. Kurangnya hanya itu pakai aplikasi, dipaksa oleh kita. Ini loh, kalau anda pengen gak kurang mah ini, dan ternyata hasilnya luar biasa mereka benar-benar bisa,” ungkapnya.

Masih kata Rudi, pihaknya terus berupaya membuat terobosan-terobosan baru. “tidak seperti jaman dulu saja, termasuk misalnya kami merintis. Sejak Tahun 2015 desa sudah memakai aplikasi keuangan dan gak boleh lagi manual-manualan,” tegasnya.

Lebih Lanjut mantan Bapedda ini menjelaskan, dulu APBDes bentuknya proposal, sejak tahun 2015 sudah berbentuk aplikasi, semua sudah print by aplikasi. Berbagai langkah dan upaya di tahun itu pihak DPMD mengambil resiko besar untuk merubah paradigma yang kerap muncul jika bicara SDM desa. Kendati sempat gagal dengan membuat aplikasi keuangan sendiri, ternyata bulan Mei dapat bocoran launching keuangan punya BPKD, tidak mau ketinggalan di bulan Oktober mulai MoU dengan BPKB.

“Bulan November membuat progres aplikasi dan penerapannya sistemnya di desa melalui pelatihan dan bimtek dan akhirnya di bulan Desember sudah pelatihan aplikasi punya BPKP. Jadi kalau di Lebak baru 2017 punya aplikasi BPKP, saya mah sejak tahun 2016,” paparnya.

Dikatakan Rudy, keunggulan aplikasi yang kini telah menjadi sarana pelaporan yang sederhana dan mudah serta cepat dan cakap bagi desa-desa.

“Jika di provinsi atau kabupaten lain, beraninya pilot project, kalau saya semua desa gak terkecuali, gak pake aplikasi gak akan saya bantu mencairkan uangnya. Semua masuk ke aplikasi tersebut, jadi gak ada maaf bagimu, jadi laporan gak print by aplikasi berarti uang untuk desa tidak akan cair,” pungkasnya sambil tersenyum.

Laporan : WANDA/YAS