Polri Dan TNI Tegaskan Netral dalam Pemilu Blora

Polri Dan TNI Tegaskan Netral dalam Pemilu Blora

BLORA, INFODESAKU – Sejumlah personil TNI dari Kodim 0721 Blora dan Kepolisian dari Polres Blora menegaskan menjaga netralitasnya dalam Pemilihan Tahun 2018 dan Pemilu 2019.

Hal itu diungkapkan Komandan Kodim 0721 Blora melalui Pasiter, Kapten Infanteri Surana, dan Kapolres Blora melalui Kabag Ops, Kompol Zuwono, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholder Pemilu 2019 yang diselenggarakan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Blora.

“TNI berperan sebagai Alat Negara dibidang pertahanan, yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara,” ucap Kapten Inf Surana.

Menurutnya, Undang-undang RI pasal 2 D Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, bahwa Tentara Profesional ialah tentara yang tidak berpolitik praktis. “TNI netral. Tidak memihak kepada salah satu kontestan dalam penyelenggaraan Pemilu atau Pilkada,” ujar Pasiter.

Kata dia, hal itu sesuai amanah reformasi internal TNI dalam UU Nomor 34 Tahun 2004. Dengan sikap tersebut, bertujuaan agar pelaksanaan pemilu berjalan secara demokratis, aman dan terkendali. “Hal itu juga untuk menjaga hak pilih masyarakat dalam pemilu. Juga tetap menjaga soliditas TNI dan keutuhan NKRI,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Kabag Ops Polres Blora, Kompol Zuwono. Polri bersikap netral dalam kehidupan politik maupun kegiatan politik praktis. “Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Jika ingin menduduki jabatan diluar Polri, setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian sesuai Pasal 28 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian,” ungkapnya.

Sama dengan TNI, Polisi dalam pemilu mengawal pelaksanaannya agar berjalan tertib dan aman. Selain itu, juga berwenang mengambil tindakan hukum. “Apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pesta demokrasi rakyat,” beber Mantan Kapolsek Ngawen ini.

Dalam hal penindakan, Polisi melakukan proses penyidikan tindak pidana pemilu sesuai dengan Perkap No. 10 Tahun 2013. “Setiap orang, WNI yang punya hak pilih, pemantau pemilu atau peserta pemilu berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilu,” pungkasnya.

Sementara itu, Lulus Mariyonan selaku Ketua Panwaskab Blora menambakan, bahwa semua stakeholder yang terkait ikut berperan dalam pengawasan pemilu.

“Untuk memastikan pemilu dapat dilaksanakan luber jurdil demokratis dan berkualitas. Semoga bisa diwujudkan di Kabupaten Blora ini,” imbuhnya, beberapa waktu lalu.

(Ry)

Previous Pemkab Garut MOU kan Dengan Infomedia
Next Musim Penghujan, Tanah Bergeser 30 Rumah di Sukamakmur Bogor Rusak Berat

About author

You might also like

Terbaru 0 Comments

Kementerian Desa PDTT Gelar Bimtek di Traveller Hotel Phinisi Makassar

SELAYAR, INFODESAKU – Bimbingan teknis pengembangan pusat informasi desa dilaksanakan Direktorat Pembangunan Sarana-Prasarana Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan pelaku di daerah, terkhusus

Hot News 0 Comments

SDN Karawaci Baru 7 Dan Komite Sekolah Diduga Mencederai Integritas Sekolah

TANGERANG, INFODESAKU – Tuti Mulyati, S.Pd Kepala Sekolah SDN Karawaci Baru 7. Lokasinya di Jl. Cidurian Raya No2 Perumnas I  Karawaci Baru Kec.Karawaci Kota Tangerang. Menjelaskan kepada Infodesaku.co.id Saat di

Hot News 0 Comments

Mitra BPS Garut Gelar Rakor Bersama KSK

GARUT, INFODESAKU – Mitra BPS Kabupaten Garut dari dua kecamatan (Kecamatan Cibiuk dan Balubur Limbangan) mengadakan rapat koordinasi dengan KSK ( koordinator Statistik Kecamatan) guna melakukan evaluasi sensus ekonomi 2016

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply